Iklan
ACEH SINGKIL — Relawan Prabowo Subianto (REPRO) Aceh Singkil mendesak Presiden mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di daerah itu.
Ketua REPRO Aceh Singkil, Jaruddin, menyebut banyak perusahaan perkebunan sawit tidak menjalankan kewajiban membangun kebun plasma untuk masyarakat.
“Plasma tidak dibangun, rakyat tak diberi hak, hanya jadi penonton di atas tanah sendiri. Presiden harus tahu, perusahaan HGU di Aceh Singkil banyak yang rakus dan tidak berperikemanusiaan,” kata Jaruddin dalam konferensi pers, Jumat, 19 September 2025.
Menurut data REPRO, puluhan ribu hektare lahan sawit dikuasai perusahaan, tetapi hampir tak ada yang memenuhi kewajiban plasma minimal 20 persen.
Jaruddin menilai praktik itu sebagai bentuk penindasan ekonomi sistemik dengan kedok investasi legal.
REPRO menyampaikan empat tuntutan kepada Presiden: mencabut izin perusahaan yang abai plasma, mengembalikan lahan ke masyarakat dan Pemerintah Aceh.
Kemudian melakukan audit nasional terhadap seluruh HGU dengan Aceh Singkil sebagai prioritas, serta mempercepat implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Jaruddin memperingatkan, jika ketimpangan lahan terus dibiarkan, Aceh Singkil berpotensi mengalami ledakan konflik sosial.
“Kami tidak ingin konflik. Tapi kalau rakyat terus dipermiskin, siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan bangkit dengan caranya sendiri?” ujarnya.
Ia menegaskan, dukungan kepada Presiden Prabowo bukan berarti diam atas ketidakadilan.
“Kami yakin Presiden punya nyali melawan mafia tanah. Tapi jika tidak bertindak sekarang, rakyat akan menyimpulkan sendiri: negara sudah kalah oleh modal,” tegas Jaruddin.
Tutup Iklan