Iklan
![]() |
Poto ketua ganas dan anggota di aceh Singkil |
ACEH SINGKIL — Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil (GANAS) menyampaikan apresiasi terhadap jajaran Polres Aceh Singkil, khususnya Satuan Polisi Air dan Udara (Satpol Airud), atas keberhasilan menangkap kapal pukat harimau asal Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang beroperasi secara ilegal di perairan Kecamatan Singkil Utara pada Jumat, 10 Oktober 2025.
“Penangkapan ini bentuk keseriusan aparat dalam menindak praktik ilegal fishing yang selama ini merugikan nelayan kecil. Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Satpol Airud Polres Aceh Singkil,” kata Rahmi Yasir, Ketua GANAS, dalam keterangan resminya, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Namun, di balik apresiasi itu, GANAS juga mengecam keras praktik penangkapan ikan ilegal yang dilakukan nelayan dari Sumatera Utara di wilayah laut Aceh Singkil.
Mereka meminta aparat penegak hukum tidak meminjampakai kapal pukat harimau yang telah disita kepada pihak mana pun selama proses hukum berjalan.
“Kami akan terus mengawal proses hukum agar sanksi dijatuhkan seberat-beratnya sesuai undang-undang, agar menjadi efek jera,” tegas Rahmi.
GANAS juga menuntut Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada nelayan Aceh Singkil.
Menurut Rahmi, hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kelalaian pengawasan nelayan dari daerah mereka yang melakukan praktik terlarang di wilayah Aceh.
“Selama ini Gubernur Sumut kerap berjanji memberantas ilegal fishing, tapi faktanya kapal-kapal dari daerahnya justru beroperasi di perairan Aceh. Jangan hanya tegas soal urusan plat BK dan BL saja,” ujar Rahmi menyindir.
Selain menyoroti lemahnya pengawasan antarwilayah, GANAS juga mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk segera membangun pos pantau terpadu di kawasan Pulau Panjang, wilayah perbatasan yang kerap menjadi jalur masuk kapal ilegal.
“Bupati Aceh Singkil berkali-kali menyampaikan rencana pembangunan pos pantau, tapi hingga kini belum ada realisasinya,” katanya.
GANAS menilai, komitmen Pemkab Aceh Singkil dalam membenahi infrastruktur perikanan tangkap masih lemah.
Salah satunya pekerjaan pengerukan alur Sungai Anak Laut yang disebut tidak dilakukan secara serius meski kegiatan itu rutin dianggarkan setiap tahun.
“Kami meminta Pemkab serius mewujudkan kawasan Danau Anak Laut sebagai pusat industri perikanan terpadu. Jangan hanya retorika tanpa aksi,” ujar Rahmi.
Menurut GANAS, kondisi infrastruktur perikanan di Aceh Singkil hanya bisa dipahami oleh para nelayan yang merasakan langsung dampaknya di lapangan.
“Dengarkan suara hati nelayan kalau ingin sektor perikanan maju. Mereka pelaku utama, bukan penonton,” pungkas Rahmi.